Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pendapatan Negara 2017 Diarahkan Untuk Tingkatkan Ruang Gerak Perekonomian

Jakarta, 18/08/2016 Kemenkeu - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, pemerintah mengajukan rencana pendapatan negara sebesar Rp1.737,6 triliun. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, kebijakan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 diarahkan untuk lebih memberikan kepastian dan momentum ruang gerak perekonomian.

Dari target tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp240,4 triliun. Untuk mencapai target penerimaan ini, pemerintah akan mengambil berbagai kebijakan strategis, salah satunya di bidang perpajakan.

“Di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan, antara lain dengan mulai diimplementasikannya kebijakan Amnesti Pajak pada tahun 2016,” ungkap Presiden Joko Widodo saat membacakan RAPBN 2017 dan Nota Keuangannya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Selasa (16/08).

Kebijakan Amnesti Pajak tersebut, lanjut Presiden, diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak, sekaligus meingkatkan kepatuhan pembayar pajak pada masa mendatang. Masih di bidang perpajakan, pemerintah juga akan melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan.

“Selain itu, kebijakan di bidang perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif,” tambahnya.

Sementara itu, kebijakan di bidang PNBP ditujukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.(nv)