Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Penertiban Tangkapan Ikan Ilegal Beri Sumbangan pada PDB

Jakarta, 16/12/2015 Kemenkeu - Usaha penertiban penangkapan ikan ilegal yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah memperlihatkan hasil yang positif. Pendapatan Bruto Domestik (PDB/ Gross Domestic Product (GDP)) Indonesia dari subsektor perikanan telah mengalami peningkatan dalam beberapa semester terakhir, hingga mencapai 8,9 persen dari sebelumnya hanya 6 persen. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.

“Dengan penertiban ini, dimana penangkapan ikan menjadi lebih disiplin, jadi yang tadinya tidak tercatat menjadi tercatat. Jadi formal dan legal. Karena sudah formal dan legal, ini bisa dihitung GDP-nya, sehingga membantu peningkatan GDP, khususnya subsektor perikanan,” kata Menkeu saat penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan KKP, tentang optimalisasi penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan pada Selasa (15/12).

Di kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyebut bahwa kerja sama dengan Bea Cukai serta lembaga lainnya, sangat membantu keberhasilan pemberantasan penangkapan ikan ilegal ini. “Saya sangat luar biasa terbantu dengan kerja sama selama ini dengan bea cukai, serta sektor-sektor lainnya, dengan pemberantasan IUU fishing dan pengetatan praktek-praktek penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing sudah bisa kita hentikan,” katanya.

Dengan ini, menurut Susi, potensi pendapatan negara dari bidang kelautan dan perikanan dapat memberi dukungan terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi. “Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi perikanan akan memungkinkan adanya potensi pendapatan daripada keuangan negara, dari sektor perikanan,” ungkapnya. (as)