Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pengadaan Armada Transjakarta Dimungkinkan Bebas Bea Masuk




Jakarta, 30/12/2013 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengenai pengadaan angkutan umum.


Menkeu menjelaskan, dalam surat yang disampaikan Pemda DKI kepada Kemenkeu sebulan yang lalu tidak disebutkan secara jelas apakah pengadaan dilakukan dengan menyerap produk karoseri lokal atau impor. Meskipun demikian, Menkeu mengatakan bahwa pemberian pembebasan bea masuk masih dimungkinkan untuk pengadaan impor bus Transjakarta, karena insentif tersebut tersedia bagi angkutan publik. "Kalau Pemerintah Daerah DKI memutuskan impor, maka berdasarkan peraturan, bea masuk nol persen itu dimungkinkan untuk angkutan publik," kata Menkeu.


Namun, jika mekanisme pengadaan yang dipilih oleh Pemda DKI adalah pengadaan impor, lanjut Menkeu, hal tersebut secara tidak langsung akan merugikan produsen bus dalam negeri atau perusahaan karoseri lokal. “Kalau mau bea masuk nol persen, mereka (Pemprov DKI Jakarta) harus menjelaskan kepada karoseri, karena industri domestik bisa terkena dampaknya,” jelas Menkeu.


Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap pemerintah pusat membebaskan pajak impor armada Transjakarta untuk mendukung pengadaan moda transportasi publik. Pemprov akan mendatangkan 310 unit armada jenis bus gandeng dari China dan 346 bus sedang hingga Januari 2014. Hingga Senin (23/12) lalu, 96 unit bus gandeng telah tiba melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan, jumlah armada Transjakarta yang beroperasi saat ini adalah 579 unit, terdiri atas 381 unit single bus dan 198 unit articulated bus. Sepanjang 2014 mendatang, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan tender pengadaan 1.000 unit bus Transjakarta dan 3.000 unit bus sedang melalui sistem e-catalog.