Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pengadaan Jangan Sampai Menunda Kemakmuran Rakyat

Jakarta, 26/01/2017 Kemenkeu – Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Kemenkeu Tahun 2017 di gedung Dhanapala, kantor pusat Kemenkeu pada rabu (25/01). Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur beserta lebih dari 15 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Rakornas yang diselenggarakan untuk memperingati sewindu berdirinya Pusat LPSE ini, dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto. Dalam pembukaannya, Sesjen menyampaikan tiga tujuan dari acara ini, yaitu pertama untuk membangun komitmen bersama, kedua adalah sinergi dan ketiga untuk menciptakan konsensus tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah.

“Setidaknya tercapai tiga sasaran strategis. Pertama, membangun komitmen bersama para insan pengadaan untuk mewujudkan tujuan pengadaan, value for money, sehingga pelaksanaan belanja yang dilakukan tidak hanya memberi nilai tambah bagi operasional organisasi namun juga mempunyai outcome yang jelas.  Yang kedua, mewujudkan sinergi para pihak baik internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan percepatan pengadaan barang dan jasa yang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjaga efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi, persaingan usaha yang sehat dan percepatan belanja. Yang ketiga, menghasilkan konsensus tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintahan,” jelasnya.

Selanjutnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyampaikan beberapa hal terkait pengelolaan belanja barang dan belanja modal terutama yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Menurutnya, belanja negara harus benar-benar dieksekusi terutama belanja infrastruktur ke daerah. Jangan sampai menunda kemakmuran rakyat.

“Sebagian anggaran untuk rakyat, seperti transfer ke daerah, harus betul-betul dieksekusi dan dilaksanakan dengan baik, terutama yang terkait langsung dengan infrastruktur maupun kesejahteraan rakyat. Kalau sampai terlambat melakukan pengadaan, kita menunda kemakmuran yang seharusnya bisa dilakukan sejak awal tahun,” tegasnya.

Menurutnya, SDM yang harus melaksanakan PBJ juga harus merasa aman karena dilindungi oleh hukum dan nyaman karena kinerjanya dihargai oleh institusinya dan diberikan remunerasi yang memadai. "Perlindungan terhadap haknya harus diberikan sebelum ditantang kewajibannya, haknya berupa gaji, tunjangan dan remunerasi yang memadai, sehingga kesejahteraannya aman dan bisa dituntut profesionalismenya," ujarnya.

Terakhir, acara ditutup dengan pembagian penghargaan bagi 15 mitra kerja Pusat LPSE Kemenkeu sebagai mitra terbaik yaitu antara lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha, PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan. (nr/rsa)