Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Tidak Membebani APBN dan APBD

Jakarta, 12/01/2018 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini disampaikan Menkeu dalam acara Penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum) tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di aula Djuanda, Gedung Djuanda I, Kantor Pusat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, (12/01). 

“Pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia ini akan dilakukan melalui mekanisme korporasi, dengan demikian tidak membebani APBN maupun APBD dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan,” kata Menkeu.

Perjanjian yang ditandatangani tersebut merupakan langkah maju dan strategis dari pokok-pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2017 lalu. 

“Perjanjian ini merupakan salah satu langkah yang sangat strategis, suatu kemajuan yang sangat signifikan dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2017,” tambahnya.

Hadir pada acara penandatangan tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, perwakilan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Gubernur Papua, Bupati Mimika, Direktur Utama PT Inalum (Persero), dan pejabat yang mewakli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Kemaritiman. (bs/ind/nr)