Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pengawasan Perpajakan yang Baik Tumbuhkan Kepercayaan Publik

Palembang, 19/04/2016 Kemenkeu - Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menyelenggarakan komunikasi publik dengan tema "Menyongsong Era Pajak dengan Penuh Keadilan dan Kepastian Hukum". Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Komwasjak menerima saran dan masukan dari masyarakat dan Wajib Pajak (WP) agar timbul kepercayaan publik.

"Kepatuhan membayar di Indonesia masih rendah. Ini berpengaruh pada tax revenue. Kita mengawasi pajak dan bea cukai, kami berharap dalam pengawasan ini bisa timbulkan public trust, sehingga pajak itu bisa dipatuhi dan ini bagaimana dapat diciptakan," kata Ketua Komwasjak Daeng M. Nazier pada acara Komunikasi Publik Komwasjak di Palembang pada Selasa (19/04).

Ia berharap, komunikasi publik ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan Komwasjak ke depan. Terlebih, jika nanti DJP mendapatkan kewenangan yang lebih besar lagi. "Kalau DJP menjadi lebih besar, lebih powerfull, bagaimana Komwasjaknya? Kami juga berarti harus melalukan transformasi agar Komwas bisa lebih berperan. Kalau teman-teman di DJP lebih besar, kami juga butuh memperbaiki diri," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam tugasnya mengamati, mengumpulkan informasi dan menerima pengaduan masyarakat terkait masalah perpajakan. Pada tahun ini, hingga Maret 2016, Komwasjak telah menerima 34 pengaduan terkait instansi perpajakan. Dari statistik tersebut, 74 persen di antaranya berstatus layak ditindaklanjuti.

Dari hasil pengawasan, paling banyak ditemukan terkait peraturan dan kebijakan. Hal ini dikarenakan, pertama sering tidak selaras. Kedua, belum meng-cover praktik yang terjadi di lapangan. Ketiga, menimbulkan potensi multi tafsir dan over lapping. Terakhir adalah disharmoni dengan peraturan kementerian/lembaga.(as)