Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
ilustrasi

Pengecualian Mainan Impor Wajib SNI

Jakarta, 26/01/2018 Kemenkeu – Viralnya video seorang pria memusnahkan mainan yang dibawa dari luar negeri karena tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga sempat ditahan tengah menjadi bahan perbincangan berbagai lapisan masyarakat.

Hal ini berakibat maraknya komentar negatif yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Menjawab keresahan tersebut, DJBC bersama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Asosiasi Mainan Indonesia, Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia, Asosiasi Importir Mainan Indonesia serta Perkumpulan Pengusaha Produksi dan Importir Mainan Indonesia mengadakan pertemuan, Senin (22/01) lalu.

Pertemuan yang dilaksanakan di kantor pusat DJBC itu membahas kepastian layanan terkait impor mainan wajib SNI yang dapat dibawa oleh penumpang atau melalui barang kiriman. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkapkan hasil keputusan pertemuan tersebut bahwa wajib SNI dikecualikan terhadap impor mainan melalui barang bawaan sejumlah lima buah per orang.

Selanjutnya, pengecualian juga dikenakan terhadap barang kiriman sejumlah tiga buah per pengiriman untuk satu penerima dalam jangka waktu 30 hari.

“Kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam surat penegasan yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan direncanakan mulai berlaku tanggal 23 Januari 2018,” ungkapnya.

Regulasi tersebut merujuk aturan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 j.o. 55 Tahun 2013. SNI merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen dalam negeri. Penerapan SNI diperlukan untuk mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa melalui regulasi tersebut pemerintah dapat mencegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar nasional karena berharga lebih murah.  

“Melalui kebijakan yang berbasis standardisasi, akan dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup,“ tegasnya.

Melalui peraturan tersebut, diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dan menciptakan kepastian layanan yang akuntabel dan transparan. Kepastian tersebut akan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat dan adil, peningkatan daya industri nasional, serta perlindungan konsumen atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (lc/ik/rsa)