Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pengelolaan Instrumen Fiskal Indonesia Memudahkan Pembiayaan Covid-19

Jakarta, 19/10/2020 Kemenkeu – COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian dunia. Langkah-langkah yang sifatnya extraordinary di semua bidang dilakukan oleh masing-masing negara sesuai dengan kebijakan yang dibuat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat menjadi narasumber Acara “Capital Market Summit and Expo” yang diselenggarakan secara daring pada Senin (19/10).

Tak terkecuali Indonesia, Menkeu dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah juga mengambil kebijakan dengan adanya Covid ini. 

“Indonesia akan berusaha menggunakan instrumen terutama fiskal bersama dengan instrumen lain untuk meminimalkan dampak dari Covid ini dan segera mendukung pemulihan masyarakat dan pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Sebagai akibat dari kebijakan penanganan Covid, hampir seluruh negara mengalami defisit keuangan. Hal ini menyebabkan banyak negara yang kesulitan memperoleh pembiayaan guna memenuhi kebutuhaan pendanaannya.

undefined

Tidak demikian dengan Indonesia, Menkeu menyatakan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang baik dalam pengelolaan APBN sehingga memberi kemudahan untuk memperoleh pembiayaan. Pemerintah melakukan komunikasi perkembangan ekonomi terkini dan ketahanan sektor keuangan Indonesia kepada seluruh media dan stakeholder. Keterbukaan ini menggambarkan bagaimana fiskal APBN didesain dan disesuaikan secara prudent, transparan serta akuntabel sebagai usaha pada jangka menengah dapat memulihkan ekonomi sekaligus menyehatkan APBN kembali.

“Indonesia dari sisi reputasi terus melakukan berbagai macam komunikasi sehingga trasparansi dan kredibilitas APBN kita sangat jelas. Investor bisa menilai risiko kita,” ungkap Menkeu.

Pengelolaan APBN yang baik ini juga dirasakan oleh investor dalam negeri, ditandai dengan meningkatkan jumlah investor dari segmen milenial yang melakukan investasi pada instrumen Surat Berharga Negara yang diterbitkan Kementerian Keuangan. (dj/hpy/nr)