Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pengendalian BBM Akan Libatkan Pemerintah Daerah

Jakarta, 28/04/2014 MoF (Fiscal) News - Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro seperti dilansir media mengatakan bahwa, pembahasan aturan revisi Peraturan Menteri ESDM nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian BBM, telah selesai dibahas pihak Kementerian ESDM. “Hanya kurang tanda tangan (Menteri ESDM). Kemungkinan hari ini,” katanya dalam wawancara dengan media nasional di Jakarta, Kamis (24/4).

Revisi Peraturan tersebut antara lain akan menjadi acuan pendistribusian BBM subsidi secara non tunai. Menurutnya, pendistribusian non tunai akan dilaksanakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Disamping itu, pengendalian BBM menurut Edy juga memerlukan partisipasi aktif pemerintah daerah. Partisipasi tersebut diperlukan karena alokasi BBM diberikan per daerah dan pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengerti kondisi wilayahnya. "Daerah bisa menggunakan beberapa instrumen misalkan dengan peralatan atau hanya berupa imbauan," ujarnya.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemerintah sudah siap melaksanakan BBM Non tunai. Melalui program BBM nontunai tersebut, maka setiap pembelian BBM subsidi di SPBU memakai kartu. Kartu yang dipakai bisa debit atau elektronik lainnya, sehingga transaksi BBM tercatat secara otomatis di perbankan. Pemerintah sendiri menyiapkan uji coba BBM nontunai di sejumlah wilayah antara lain Bali dan Batam. (nic)