Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pengendalian Konsumsi BBM Diperlukan

Jakarta, 08/03/2013 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan, kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2013 berpotensi meningkat hingga angka 53 juta kilo liter, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsinya. Membengkaknya kuota akan membuat anggaran subsidi BBM naik. "Dengan kondisi seperti sekarang dan tidak ada kebijakan yang kita lakukan, bisa meningkat jadi berkisar 48 juta-53 juta kilo liter," ujar Menkeu di Jakarta, Kamis (7/3).

Menkeu mengatakan bahwa kondisi tersebut (tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan BBM), dapat membuat pos anggaran belanja subsidi meningkat lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp274,7 triliun. Hal ini diprediksi juga dapat mengganggu kesehatan fiskal. "Tentu akan membuat pos subsidi energi menjadi besar sekali. Ini masih dalam kajian pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal kita," ujarnya.

Namun, Menkeu mengisyaratkan belum akan mengajukan APBN-Perubahan meskipun beberapa indikator makro dan belanja subsidi mulai menunjukkan ketidaksesuaian, dibandingkan dengan kondisi sewaktu penyusunan APBN 2013. “Sementara ini masih dalam taraf melakukan monitoring dan analisis, belum ada satu kesimpulan yang bisa kita sampaikan ke publik,” kata Menkeu.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun dengan volume sebesar 46 juta kilo liter.

Berdasarkan data per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun, dalam realisasinya melebihi pagu hingga mencapai Rp306,5 trilliun atau kelebihan 151,5 persen. Dari realisasi tersebut, belanja subsidi BBM tercatat sebesar Rp211,9 triliun atau melebihi pagu Rp137,5 triliun (154,2 persen), sementara subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau melebihi pagu Rp65 triliun (145,6 persen). (iin)