Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Penghematan Anggaran K/L Capai Rp100 Triliun

Jakarta, 20/05/14 MoF (Fiscal) News – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu yang lalu telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Total anggaran yang dihemat berdasarkan Inpres ini mencapai Rp100 triliun dari jumlah anggaran belanja K/L sebelumnya yaitu Rp637,841 triliun.


Seperti yang disampaikan dalam laman Setkab, K/L yang mendapatkan nilai pemotongan anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp22,746 triliun dari anggaran Rp84,148 triliun, kemudian Kementerian Pertahanan dengan Rp10,508 triliun dari total anggaran Rp86,376 triliun. Kementerian Perhubungan juga mengalami pemotongan sebesar Rp10,150 triliun dari total anggaran Rp40,370 triliun dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp5,780 triliun dari anggaran Rp44,975 triliun. Adapun Kementerian Kesehatan dipotong sebesar Rp5,460 triliun dari Rp46,459 triliun, Kementerian Pertanian sebesar Rp4,422 triliun dari Rp15,470 triliun dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp4,399 triliun dari Rp16,263 triliun.


Sedangkan K/L yang pemotongan anggarannya paling kecil adalah Ombudsman RI sebesar Rp11,536 miliar dari anggaran Rp66,968 miliar, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp13,790 miliar dari Rp65,048 miliar, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar Rp19,899 miliar dari Rp125,605 miliar. Sementara itu, Komisi Yudisial mengalami pemotongan sebesar Rp22,888 miliar dari Rp83,503 miliar, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BPTN) sebesar Rp23,646 miliar dari Rp100,685 miliar, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp25,160 miliar dari Rp95,385 miliar dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp25,457 miliar dari Rp94,988 miliar.


Untuk Anggaran Kementerian Keuangan sendiri, mengalami pemotongan sebesar Rp 3,052 triliun rupiah dari total anggaran sebelumnya yang mencapai Rp18,711.triliun.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Charirul Tanjung mengatakan bahwa penghematan yang dihasilkan tersebut dilakukan guna menjaga keseimbangan fiskal pemerintah. Sehingga antara pengeluaran dan penerimaan negara tidak mengalami defisit yang signifikan. "Dengan defisit kecil kami bisa punya rooms untuk bergerak lebih leluasa lagi. Jadi itu yang kami lakukan," ujarnya.


Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, pemangkasan anggaran tersebut akan dibahas dengan DPR dalam APBN-P 2014. (nic)