Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Penilai Sulit Bekerja karena Tidak Ada Landasan Hukum yang Jelas

Pusdiklat KU Selenggarakan Korea

 

Penilai Sulit Bekerja karena Tidak Ada Landasan Hukum yang Jelas

 

 

 

Jakarta, 09/08/2010 MoF (Fiscal) News – Ditemui usai seminar RUU Penilai di Hotel Bina Karna Bidakara, Senin (9/8) Ketua Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Hamid Yusuf menyatakan bahwa belum adanya undang-undang yang mengatur Profesi Penilai menyebabkan penilai sulit bekerja.

 

Profesi penilai tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam bekerja sehingga sulit untuk menembus data-data yang diinginkan dalam menilai suatu aset. "Tidak adanya perlindungan bagi penilai menyebabkan sang pemilik aset tidak mau memberikan data-data dengan alasan dasar hukum seorang penilai tidak ada jika ingin menilai suatu aset," ungkap Hamid.

 

Selain itu, pengkotak-kotakan penilai di setiap instansi seperti penilai di Badan Pertanahan Nasional, Penilai di Bapepam-LK dan Penilai Publik menyebabkan tidak terlihatnya profesionalisme para penilai karena standar penilaiannya masih tidak sama. Untuk itu Hamid berharap pembahasan RUU Penilai yang sedang dilakukan Kementerian Keuangan tidak melihat dari penilai swasta atau pemerintah karena semua itu terkait penempatannya saja. "Di era globalisasi saat ini peran serta penilai sangat besar dibutuhkan bagi masyarakat untuk menilai bukan hanya tanah atau bangunan melainkan kegiatan di sektor lain, untuk itu penilai perlu dukungan dengan Undang-Undang Penilai," pungkasnya.(DM)

 

1