Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pentingnya Dukungan Data Untuk Penerimaan Pajak

Jakarta, 04/04/2016 Kemenkeu - Untuk mencapai keberhasilan dalam hal penerimaan pajak, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan bahwa tahun ini, sesuai dengan tema tahun penegakan hukum, akses kepada data Wajib Pajak sangat dibutuhkan. Untuk itu kerja sama dengan berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Pihak Perbankan.


“Utamanya penegakan hukum dengan data. Artinya mengumpulkan pajak dengan data yang cukup istilahnya berperang tanpa menggunakan senjata oleh karena itu kita butuh akses data yang lebih banyak,” jelasnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pekan lalu.


Dari Kemenkominfo, menurut Menkeu, adalah akan adanya aturan untuk perusahaan asing yang bergerak di bidang perdagangan elektronik (e-commerce) dan aplikasi, untuk mempunyai badan usaha tetap sebagai subjek pajak di Indonesia. “Sehingga setiap transaksinya, PPN misalkan, bisa dikenakan dan usahanya sendiri tidak harus bayar PPh Badan,” jelas Menkeu.


Sementara itu dengan Perbankan, Menkeu menjelaskan bahwa saat ini akan dimulai adanya pertukaran data terkait kartu kredit yang dimiliki perseorangan. “Tahun ini, dua-duanya akan dikejar baik WP Orang Pribadi dan Badan. Tapi WP OP agak fokus karena penerimaannya masih sangat rendah,” tegas Menkeu. (as)