Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Penundaan Penyaluran DAU/DBH Tidak Ganggu Belanja Operasional dan Modal

Jakarta, 31/08/2016 Kemenkeu - Pemerintah menunda penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk 169 daerah pada tahun ini. Meskipun demikian, daerah-daerah yang ditunda penyaluran sebagian DAU dan DBH-nya masih dapat mendanai belanja operasional dan belanja modalnya sampai akhir tahun 2016.

Dengan penundaan tersebut, pendapatan daerah sampai akhir tahun 2016 memang akan berkurang. Namun, Direktur Dana Perimbangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Rukijo meyakini, daerah masih tetap bisa mendanai belanja operasional dan belanja modalnya, termasuk belanja infrastruktur publik.

“Dengan memperhatikan saldo kas pada akhir Juli 2016, perkiraan pendapatan yang akan diterima daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagian DAU dan DBH sampai akhir tahun 2016, maka daerah-daerah yang ditunda penyaluran sebagian DAU dan DBH-nya masih dapat mendanai belanja operasional dan belanja modal,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Selasa (30/08).

Lebih lanjut ia menguraikan, penundaan penyaluran sebagian DAU ini semestinya tidak mengganggu penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Hal ini mengingat, jumlah DAU yang akan diterima oleh daerah setelah dikurangi penundaan penyaluran, masih lebih besar dibandingkan kebutuhan belanja gaji PNSD.

“DAU yang diterima oleh daerah setelah dikurangi penundaan penyaluran masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja gaji PNSD, kecuali untuk lima daerah yang mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil, karena mempunyai DBH dan PAD yang relatif besar,” jelasnya.(nv)