Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Penyelundupan 133 Metrik Ton Premium Digagalkan

Jakarta, 02/12/2015 Kemenkeu - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menangkap kapal penyelundup 133 metrik ton bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium. Berdasarkan keterangan resmi DJBC, penangkapan kapal tanker MT-BS9 berbendera Malabo tersebut dilakukan oleh Kapal Patroli Bea Cukai 9006 di Perairan Parang, Karimunjawa.


“Modus yang digunakan tersangka adalah dengan berlayar dari Malaysia memasuki daerah pabean tanpa pemberitahuan dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian mengambil muatan BBM sebanyak 133 metrik ton jenis premium di tengah perairan Bangka Belitung pada malam hari,” ungkap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam keterangan resminya.


Lebih lanjut ia mengungkapkan, pengambilan BBM tersebut dilakukan dengan cara ship to ship (antarkapal), dimana satu kapal lainnya masih dalam pencarian. Untuk mengelabui petugas, kedua kapal mematikan lampu saat berlayar. “Sebelum berlayar ke Malaysia, kapal tanker MT-BS9 menuju ke perairan Karimunjawa untuk bersandar menunggu perintah dari Malaysia,” tambahnya.


Selain mengamankan 11 anak buah kapal (ABK), petugas juga mengamankan dan menyegel barang bukti kapal tanker di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sebagai tindak lanjut, proses hukum pidana terkait Undang-Undang Kepabeanan ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY. “Kemudian proses hukum pidana terkait dengan Undang-Undang Migas dan Pelayaran diserahkan kepada Polda Jateng,” katanya.


Selain merugikan secara materiil, menurut Dirjen Bea dan Cukai, penyelundupan BBM ilegal tersebut juga memiliki dampak immateriil berupa multiplier effect yang berefek buruk bagi perekonomian. “Penindakan yang telah dilakukan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar Bea dan Cukai melakukan penegakan hukum dengan mengoptimalkan manajemen resiko terintegrasi bersama lembaga dan instansi terkait seperti Polri dan TNI-AL,” ujarnya.(nv)