Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Penyesuaian PTKP Wujud Keberpihakan Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jakarta, 14/04/2016 Kemenkeu - Salah satu pertimbangan pemerintah untuk menyesuaikan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan adalah adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016. Dengan penyesuaian ini, pemerintah memberikan sinyal keberpihakan sistem perpajakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagaimana diketahui, PTKP merupakan batas minimal penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kenaikan PTKP tersebut, Wajib Pajak dengan penghasilan kurang dari Rp4,5 juta per bulan tidak memiliki kewajiban untuk membayar PPh.

Penyesuaian besaran PTKP tahun 2016 tersebut, diakui Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro, akan berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan. Dengan kebijakan ini, pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan perpajakan sekitar Rp18,9 triliun.

Namun demikian, ia meyakini bahwa dengan naiknya PTKP, daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga konsumsi masyarakat juga akan meningkat signifikan. Hal tersebut pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi.

“Kenaikan PTKP ini akan sangat membantu, terutama bagi saudara-saudara kita yang upahnya masih di upah minimum. Dan diharapkan bagi masyarakat yang income-nya menengah ke atas bisa meningkatkan konsumsinya, yang tentunya akan meningkatkan perekonomian nasional,” jelas Menkeu dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin (11/4).

Selain itu, penyesuaian PTKP ini juga diyakini akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap mekro ekonomi Indonesia, seperti kenaikan inflasi sebesar 0,06 persen. Menkeu menerangkan, kenaikan inflasi ini bersifat inflatoir (demand pull inflation), dimana inflasi mengalami peningkatan tetapi memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Selain inflasi, penyesuaian PTKP juga akan meningkatkan konsumsi rumah tangga sekitar 0,13 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,34 persen; Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,16 persen; dan penyerapan tenaga kerja hingga hampir 40 ribu orang.(nv)