Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Peran Penilai Tentukan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Jakarta, 02/10/2013 MoF (Fiscal) News -– Menteri Keuangan M. Chatib Basri membuka secara resmi Rapat Kerja Terbatas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bidang Penilaian tahun 2013, dan Musyawarah Nasional Penilai Pemerintah Indonesia. Tema yang diangkat tahun ini adalah “Peningkatan Kapasitas Penilai Pemerintah dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Lebih Baik”.

Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan beberapa hal tentang pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara transparan dan akuntabel. "Pengelolaan aset adalah salah satu siklus yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, sampai dengan penghapusan aset secara efisien dan efektif," jelas Menkeu saat acara yang berlangsung Rabu (2/10) di Jakarta.

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan bahwa dalam setiap tahap pengelolaan tersebut membutuhkan peran penilai pemerintah yang dapat memberikan opini nilai wajar atas aset. Opini tersebut akan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya Menkeu menyebutkan tiga pilar utama dalam pengembangan profesionalisme penilai. Pertama, peningkatan kapasitas penilai melalui pelatihan dan supervisi, kedua penyusunan peraturan yang komprehensif sebagai payung hukum bagi kegiatan penilaian, dan terakhir pengembangan tekhnologi informasi sebagai pendukung dalam proses penilaian.

Saat ini di Kementerian Keuangan sedang menyusun dan mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang penilai, di mana di dalamnya terdapat peraturan yang mengharuskan adanya organisasi profesi, baik untuk penilai publik maupun pemerintah.

Dalam acara ini hadir pula Direktur Jenderal Kekayaan Negara, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, praktisi dan akademisi, serta peserta Rakertas di bidang penilaian dan penilai pemerintah. (han)