Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Wamenkeu Mardiasmo, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Menkominfo Rudiantara, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution pada acara Konferensi Pers 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha, Jakarta pada Selasa (17/10).

Perbaikan Akses Terhadap Lahan, Salah Satu Capaian Jokowi-JK di Tahun Ke-3

Jakarta, 17/10/2017 Kemenkeu – Akses terhadap lahan menjadi salah satu perhatian 3 tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Akses terhadap lahan juga berkontribusi menurunkan tingkat ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution dalam acara Konferensi Pers 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha, Jakarta, Selasa, (17/10).

“Kemiskinan, ketimpangan itu sangat dipengaruhi oleh akses masyarakat terbawah terhadap lahan. Nah, ini harus diselesaikan, walaupun tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun saja,” terangnya.

Oleh karena itu, selama tiga tahun terakhir telah dilaksanakan reformasi bantuan sosial melalui pendekatan klasterisasi berbasis komoditi unggulan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) maupun Kawasan Timur Indonesia (KTI), redistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah, sertifikasi dalam rangka legalisasi aset, implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta menyediakan hunian penduduk miskin perkotaan.

Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama 3 tahun ini dilaksanakan dengan berfokus pada lima kerangka kebijakan ekonomi, yaitu: (1) Membangun infrastruktur strategis dan prioritas, seperti jalan baru, pelabuhan, bandara, bendungan, dan kilang minyak; (2) Akses terhadap lahan; (3) Kesempatan bekerja/berusaha dengan cara reformulasi dan penajaman kebijakan pengembangan industri manufaktur, pariwisata, perdagangan dan perikanan; (4) Bantuan sosial dengan cara mentransformasi skema subsidi secara bertahap menjadi bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, serta menyatukannya dengan semua bentuk bantuan sosial; (5) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). (ws/nr)