Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Percepat Eksekusi Proyek Infrastruktur 2016, Pemerintah Lakukan Prefunding

Jakarta, 05/11/2015 Kemenkeu - Untuk pertama kalinya, pemerintah akan menerapkan strategi prefunding dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hal ini dilakukan untuk mempercepat eksekusi proyek-proyek dalam APBN 2016 serta mencegah penumpukan belanja pada semester II.

“Prefunding ada di Undang-Undang APBN 2016, untuk mencegah penumpukan belanja di semester II, triwulan IV, dan kemudian terlambatnya eksekusi dari anggaran. Jadi proyek-proyek itu kita upayakan, terutama yang siap, itu dimulai Bulan Januari,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam konferensi pers terkait APBN 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Selasa (3/11).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mendorong empat kementerian agar mempercepat eksekusi proyek infrastruktur di masing-masing kementeriannya. “Presiden sudah kasih arahan, empat kementerian diminta lebih cepat; (Kementerian) Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), karena empat kementerian ini yang proyek infrastrukturnya relatif banyak,” tambahnya.

Untuk mendukung hal tersebutlah, pemerintah memutuskan melakukan prefunding dalam APBN 2016. “Kalau kita mengandalkan financing yang biasa, itu repot, karena penerimaan pajak Bulan Januari itu masih terbatas, dan masuknya juga mungkin di akhir bulan. Bagaimana dengan proyek yang sudah ditandatangani awal bulan atau pertengahan bulan? Inilah, kita mau hindari mismatch ini, sehingga proyek-proyek yang selama ini tertunda ini bisa dipercepat,” urainya.

Melalui prefunding, pemerintah berharap kualitas dan penyerapan anggaran tahun 2016 akan lebih baik dibanding pada tahun 2015. Selain itu, ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan, terutama pada triwulan pertama. “Dan juga membantu pertumbuhan ekonomi, karena bisanya triwulan I itu pertumbuhan ekonominya suka drop karena peran pemerintahnya belum kelihatan. Kita berharap peran pemerintah itu lebih terlihat di triwulan I,” urainya.(nv)