Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Percepat Penyelesaian BPYBDS, DJKN Gelar Rakor



Jakarta, 09/06/2011 MoF (Fiscal) News - Dalam rangka melakukan upaya percepatan penyelesaian status Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang merupakan temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2005 hingga tahun 2010, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan Rapat Koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian/Lembaga (K/L) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis (09/06).

BPYBDS adalah Barang Milik Negara yang berasal dari hasil proyek K/L, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Daftar Isian Proyek (DIP) K/L, yang telah diserahterima-operasionalkan melalui Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) dari K/L kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dipergunakan-dioperasionalkan dan/atau dimanfaatkan, tetapi belum ditetapkan statusnya. Nilai BPYBDS berdasarkan hasil rekonsiliasi antara BUMN dan K/L tahun 2011 kurang lebih sebesar Rp46,77 yang terdapat pada 22 BUMN, berasal dari 6 K/L.

Berdasarkan pertimbangan, selain BPYBDS merupakan temuan BPK, aset BPYBDS sudah cukup lama dimanfaatkan oleh BUMN tanpa adanya konstribusi langsung kepada Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk menetapkan aspek legalitas dari BPYBDS, diantaranya dengan mengakomodir penyelesaian BPYBDS menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN), sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, Barang Milik Negara yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah  tercatat pada Neraca BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan  Penyertaan Modal Negara pada BUMN tersebut.

Mengingat penyelesaian BPYBDS menjadi PMN telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, DJKN berkoordinasi dengan BPK, BPKP, Kementerian BUMN, K/L, dan BUMN untuk dapat segera menyelesaikan BPYBDS sampai dengan akhir tahun 2011.(sgd)