Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Perdirjen nomor 11 Pertegas Asas Keadilan Amnesti Pajak

Jakarta, 30/08/2016 Kemenkeu - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 tahun 2016 yang merupakan pengaturan lanjutan mengenai pelaksanaan UU Amnesti Pajak. Peraturan ini mempertegas asas keadilan Amnesti Pajak, dimana semua wajib pajak mendapatkan hak yang sama dalam Amnesti Pajak.


“Amnesti Pajak artinya merupakan pilihan bagi Wajib Pajak (WP) yang ingin memanfaatkannya atau tidak,” jelas Dirjen Pajak Ken Dwijugeasteadi saat konferensi pers di Kantor Pusat DJP Jakarta pada Selasa (30/08).


Jika WP tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, WP tetap dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan di bidang perpajakan. “Misal, untuk WP yang penghasilannya di bawah PTKP walaupun punya harta tidak wajib mengikuti Amnesti Pajak,” tambah Ken.


Amnesti Pajak ini juga dapat tidak dimanfaatkan oleh WP yang memilih hanya membetulkan SPT tahunan, memiliki harta yang sudah dilaporkan dalam bentuk SPT tahunan oleh salah satu anggota keluarga, WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak berpenghasilan dari Indonesia. “Ini tidak wajib ikut Amnesti Pajak,” katanya.


Menurut Ken, salah satu tujuan keluarnya peraturan baru ini adalah untuk menjawab isu-isu yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Selain itu, prinsip dan tujuan utama amnesti pajak adalah repatriasi dana untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. (as)