Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Perkuat Daya Saing, Pemerintah Deregulasi Sektor Logistik

Jakarta, 03/02/2016 Kemenkeu - Pemerintah bertekad untuk melakukan pembenahan pada sektor logistik. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam paket kebijakan ekonomi jilid IX, pemerintah akan melakukan deregulasi atas lima jenis usaha.

Pertama, deregulasi dalam rangka pengembangan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial. Melalui deregulasi ini, pemerintah akan menyelaraskan ketentuan besaran tarif penyelenggaraan jasa pos, yang  bertujuan untuk mendorong efisiensi jasa pelayanan pos.

Hal ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015, yang menetapkan besaran tarif jasa pos komersial harus lebih tinggi dari tarif layanan pos universal yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan inilah yang dinilai membatasi persaingan pelaku penyelanggara pos komersial.

Kedua, deregulasi dalam rangka penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhan secara elektronik (single billing) yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengoperasikan pelabuhan. Ini merupakan penegasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

Seperti diketahui, selama ini, pelaku usaha yang menggunakan jasa kepelabuhan umumnya masih melakukan pembayaran secara parsial dan belum terintegrasi secara elektronik. Hal ini berdampak pada lamanya waktu pemrosesan transaksi hingga 20 persen dari lead time di pelabuhan. Oleh karena itu, melalui single billing ini, pemerintah berharap efisiensi biaya dan waktu untuk memperlancar arus barang di pelabuhan akan meningkat.

Ketiga, deregulasi dalam rangka membangun sinergi BUMN membangun agregator/konsolidator ekspor produk Usaha Kecil Menengah (UKM), geographical indications dan ekonomi kreatif. Selama ini, beragam produk UKM, produk khas daerah, dan produk kreatif masyarakat masih sulit memenuhi ketentuan dan dokumen yang diperlukan terkait ekspor. Oleh sebab itu, melalui BUMN, pemerintah ingin membuka peluang lebih besar kepada UKM, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Keempat, deregulasi terkait sistem pelayanan terpadu kepelabuhan secara elektronik. Seperti diketahui, saat ini Indonesia telah memiliki Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk menangani kelancaran pergerakan dokumen ekspor impor yang sudah diterapkan di 16 pelabuhan laut dan lima bandar udara di Indonesia.

Meskipun demikian, efektivitas portal INSW dalam rangka penyelesaian dokumen kepabeanan belum didukung oleh sistem informasi pergerakan barang di pelabuhan yang terintegrasi. Hal ini berpengaruh terhadap lead time barang yang selanjutnya akan berdampak pada dwelling time di pelabuhan.

Kelima, deregulasi dalam rangka penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi. Hal ini dilakukan mengingat pembayaran beberapa kegiatan logistik seperti transportasi laut dan pergudangan masih menggunakan tarif dalam bentuk mata uang asing yang dikonversi ke dalam mata uang rupiah, dengan besaran kurs yang ditentukan oleh masing-masing pemberi jasa. Pada umumnya, ketentuan kurs yang digunakan berada di atas kurs Bank Indonesia.(nv)