Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Perkuat Industri Dalam Negeri, Pemerintah Bebaskan PPN Sapi Indukan

Jakarta, 21/01/2016 Kemenkeu - Untuk mendorong pengembangan industri peternakan dalam negeri, pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sapi indukan, baik lokal maupun impor, asal memenuhi ketentuan dan persyaratan menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 267 tahun 2015. PMK ini berlaku terhitung sejak 8 Januari 2016 dimana PPN yang dikenakan adalah 10 persen.


Persyaratan tersebut adalah sehat, memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik, berumur antara 2 - 4 tahun dan bebas dari segala cacat baik genetik dan fisik. Khusus bagi sapi indukan impor, harus menyertakan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan, dan diterbitkan oleh pejabat berwenang dari negara asal.


Menurut Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti, terkait PMK 267 tersebut, Kementerian Keuangan bermaksud mendukung kebijakan Kementerian Pertanian. “Latar belakanganya adalah Kementan ini punya concern yang tinggi untuk proteksi para pelaku, khususnya peternak-peternak yang ada di dalam negeri,” katanya saat diskusi dengan wartawan di Kantor Kemenkeu pada Kamis (21/01).


Proteksi ini dilakukan mengingat sapi indukan merupakan modal bagi industri peternakan dalam negeri. “Yang dikecualikan adalah indukan, karena kita ingin membesarkan di dalam negeri. Kalau misalnya yang indukan ini dibebaskan PPN, otomatis ini kan modal untuk industri peternakan, ini dia diharapkan bisa mengembangkan yang di dalam negeri,” jelasnya. (as)