Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Perkuat Kerja Sama, Bea Cukai Indonesia-Australia Gelar Pertemuan Tahunan ke-15

Jakarta, 20/11/2015 Kemenkeu - Untuk memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, kedua institusi ini menggelar pertemuan 15th Customs-to-Customs Talks Between Directorate General of Customs and Excise and Australian Border Force pada 16-17 November 2015.

Agenda tahunan tersebut diselenggarakan di Fremantle, yang merupakan kota pelabuhan terbesar di Australia Barat. Seperti diketahui, baik Indonesia dan Australia merupakan negara yang memberi perhatian pada perubahan kondisi perdagangan global dan keamanan perbatasan yang perlu ditangani bersama.

Oleh karena itu, pertemuan tersebut difokuskan pada tiga agenda utama. Pertama, upaya untuk meningkatkan arus perdagangan kedua negara. Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia mempunyai beberapa skema fasilitasi perdagangan untuk menarik investor dari negara lain, termasuk Australia.

Beberapa fasilitas tersebut antara lain pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka pembangunan pabrik, pembebasan barang dan bahan untuk keperluan bahan baku untuk keperluan ekspor, dan fasilitas terbaru berupa Pusat Logistik Berikat yang akan menambah daya saing Indonesia dalam perdagangan dunia. Selain memberikan nilai tambah bagi peningkatan perekonomian, berkembangnya perdagangan dan industri di Indonesia, diharapkan juga akan menambah penyerapan tenaga kerja.

Agenda kedua yakni upaya untuk mendukung industri dalam negeri terkait kebijakan Australia. Dalam pertemuan ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan masukan terkait regulasi yang mewajibkan kemasan rokok plain packaging untuk semua produk rokok yang beredar di Australia, termasuk yang berasal dari Indonesia.

Regulasi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi pangsa pasar pengusaha rokok dalam negeri yang dikirim ke Australia, di samping juga berpotensi memicu terjadinya perdagangan ilegal produk tembakau di Australia sendiri. Hal ini sejalan dengan fungsi DJBC sebagai trade and industrial facilitator.

Agenda ketiga, upaya untuk mendorong pertukaran data, baik data intelijen maupun data reputable traders. Pertukaran data intelijen antara lain meliputi lalu lintas yacht/kapal kecil, perdagangan tenbakau/barang kena cukai ilegal, barang-barang berbahaya terutama yang berkaitan dengan terorisme, dan sebagainya.

Namun, di sisi lain pertukaran data juga dilakukan atas perusahaan yang mempunyai reputasi baik di kedua negara, agar perusahaan dimaksud dapat memperoleh perlakuan yang sama di negara lain. Di Indonesia, terdapat beberapa skema pemberian fasilitas kepada perusahaan dimaskud, seperti Mitra Utama (MITA) dan Authorized Economic Operator (AEO).

Pertukaran data ini sendiri diharapkan mampu memberikan percepatan layanan impor/ekspor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan arus perdagangan di antara kedua negara.(nv)