Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Perlu Peningkatan dalam Implementasi SJSN

Jakarta 23/05/2014 MoF (Fiscal) News – Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas program-program jaminan sosial, yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Selain itu, juga untuk memfungsikan kelembagaan jaminan sosial yang mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan sembilan prinsip jaminan sosial.


Oleh karena itu, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana, perlu peningkatan dalam implementasi SJSN. Pertama, meningkatkan jumlah peserta. Ini karena sejauh ini, peserta program jaminan sosial di Indonesia masih sangat rendah. Kedua, meningkatkan cakupan manfaat yang dapat dinikmati oleh peserta program jaminan sosial. Ketiga, meningkatkan kualitas manfaat yang dapat dinikmati peserta program jaminan sosial, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Keempat, terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kelima, terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip universal seperti prinsip kegotongroyongan, kepesertaan bersifat wajib, nirlaba, transparan, pruden dan akuntabel. Keenam, dilaksanakan secara bertahap, baik dari jenis program maupun kepesertaan dengan memperhatikan kelayakan program.


Selain hal-hal tersebut, Armida menyebutkan penguatan peraturan perundang-undangan dan penguatan kelembagaan secara fundamental, masif, simultan juga perlu dilakukan secara serius. “Pembudayaan asuransi sosial dan pemberdayaan pemangku kepentingan adalah hal penting lainnya yang perlu dilakukan,” kata Armida, seperti dikutip melalui laman infopublik.org. (fin)