Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pesan Wamenkeu Pada Mahasiswa IPDN: Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Bukittinggi, 12/08/2019 Kemenkeu - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menjelaskan bahwa sinergi, integrasi, kolaborasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah sangat diperlukan guna mengatasi tantangan akuntabilitas di era desentralisasi dan otonomi daerah.

"Oleh karena itu, saya kira kalau mahasiswa setelah lulus dari IPDN itu bisa membantu dalam hal menambah percepatannya, bisa menambah kecepatannya sehingga laju pembangunan daerah di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota akan memperbesar dan mempercepat proses pembangunan nasional," ujar Wamenkeu dalam Seminar Nasional yang bertema "Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang Transparan dan Akuntabel" di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bukittinggi, Sumatera Barat pada Jum'at (09/08).

Dalam pemaparannya yang bertajuk "Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara yang Transparan dan Akuntabel", Wamenkeu menekankan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset tetap harus diperhatikan. Sebab, rendahnya asset awareness pada sektor publik menyebabkan inefisiensi. Tidak hanya harus tercatat tapi juga termanfaatkan. 

Oleh karena itu, strategic asset management yang merupakan rangkaian proses pengelolaan aset mulai perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan hingga penghapusan harus dijalankan dengan seksama.

"Setiap tahapan dalam pengelolaan aset harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel serta memenuhi prinsip akuntabilitas publik," tegas Wamenkeu.

Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan bahwa untuk menjalankan pengelolaan keuangan maupun aset yang kredibel dan profesional, peran sumber daya manusia (SDM) sangat memegang peranan penting. Indonesia tidak hanya membutuhkan SDM yang kompeten tetapi juga memerlukan human capital yang cinta Indonesia dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas.

"Mempromosikan integritas adalah prasyarat untuk semua reformasi sektor publik dan kemajuan dalam mencapai kinerja serta bukti kesediaan dan komitmen terhadap tata pemerintahan yang baik," pungkas Wamenkeu.(ip/hpy/nr)