Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

PIBT Merupakan Langkah Nyata Berantas Perdagangan Ilegal

Jakarta, 01/08/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gabungan membahas penyederhanaan perizinan larangan dan pembatasan impor serta menyampaikan pernyataan bersama (joint statements) Simplifikasi Tata Niaga Perdagangan Internasional dan Implementasi Pengawasan Post Border bertempat di Aula Djuanda Kemenkeu, pada Selasa (01/08).

Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan bahwa Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) merupakan langkah nyata Kementerian Keuangan dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan pemberantasan perdagangan ilegal, seperti praktik penghindaran fiskal serta penghindaran pemenuhan perizinan barang larangan atau pembatasan (lartas).

“Bagaimana perizinan bisa dipermudah sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan lagi, namun dia menjadi formal dan legal,” ujar Menkeu.

Saat ini, program PIBT sudah menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin menurunnya persentase impor berisiko tinggi yang jumlahnya selama ini tidak lebih dari 5 persen dari seluruh kegiatan impor/ekspor di Indonesia. Selain itu, importir berisiko tinggi yang melakukan aktivitas setiap harinya, jumlahnya menurun rata-rata sebesar 66 persen. Importasi oleh importir berisiko tinggi jumlahnya juga menurun rata-rata sebesar 70 persen.

Sementara itu, strategi simplifikasi perizinan dilakukan dengan mengharmonisasikan antar peraturan lartas. Dengan demikian, peraturan-peraturan lartas yang berbeda tetapi mengatur komoditas yang sama dapat disederhanakan menjadi satu peraturan/perizinan lartas. Selanjutnya, strategi ini juga dapat berupa penyederhanaan persyaratan atau kriteria, agar UKM memperoleh izin impor terhadap komoditas yang dijadikan sebagai bahan baku. (hr/rsa)