Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Plt. Kepala BKF: SAL Bukan Untuk Subsidi BBM yang Tidak Tepat Sasaran

Jakarta, 17/06/2013 MoF (Fiscal) News – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembayaran subsidi merupakan hal yang tidak tepat. “Itu nggak benarlah, SAL itu jangan digunakan untuk subsidi BBM yang tidak tepat sasaran,” kata Plt. Kepala BKF di gedung DPR, Senayan, Jakarta (17/6).

Pernyataan tersebut menanggapi usulan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang menawarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 tandingan kepada pemerintah agar harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan. Dalam APBN-P 2013 tandingan tersebut, Fraksi PDIP mengusulkan agar pemerintah menggunakan SAL tahun 2012 sebesar Rp32 triliun, dana hasil penghematan kementerian/lembaga (K/L) Rp22 triliun, serta tambahan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas) Rp10 triliun. Ketiganya diyakini dapat digunakan untuk menutup subsidi BBM yang membengkak pada tahun ini.

Untuk itu, Plt. Kepala BKF menambahkan, SAL tidak boleh dihabiskan secara keseluruhan, karena merupakan kas negara. Penggunaan SAL sendiri hanya diperbolehkan untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk menutupi defisit yang diketahui saat ini semakin meningkat. “SAL itu untuk menutup defisit boleh, tapi jangan dihabiskan,” jelasnya. Ia juga mengatakan bahwa tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan Rp20 triliun dari SAL untuk menutupi defisit. “Kita nambah Rp20 triliun dari SAL untuk digunakan menutupi utang,” paparnya. Sementara, untuk penambahan anggaran negara lainnya, sudah dibahas oleh pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar), sehingga kebijakan yang tepat untuk saat ini adalah kenaikan harga BBM.(nic)