Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

PMK No. 70/PMK.03/2017 Jadi Petunjuk Teknis atas Perppu No. 1 Tahun 2017

Jakarta, 05/06/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, Sekretaris Jenderal Hadiyanto dan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dalam konferensi pers yang digelar di aula mezzanine gedung Djuanda I Kementerian Keuangan pada Senin (05/06).

Pada kegiatan ini Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo menjelaskan garis besar isi PMKNomor 70/PMK.03/2017 yang mengatur tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi yang harus dilakukan lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan informasi keuangan yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta ancaman pidana bagi petugas Pajak yang tidak memenuhi ketentuan tentang kerahasiaan tersebut.

Selain itu, penerbitan PMK Nomor 70/PMK.03/2017 juga sebagai syarat pemenuhan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan di tingkat internasional yaitu Automatic Exchange of Information (AEoI).
Menurut Menkeu, ada legislasi yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia, seperti legislasi primer yakni telah diterbitkannya Perppu Nomor 1/2017 yang diundangkan pada 8 Mei 2017. Kedua, legislasi sekunder dengan diterbitkannya PMK Nomor 70/2017 pada 31 Mei 2017.
"Saat ini, sebanyak 100 negara atau yuridiksi telah berkomitmen untuk ikut serta dalam AEoI, dengan 50 negara mulai pada 2017, dan 50 negara lainnya pada 2018, Indonesia mengikuti di 2018 dan harus selesai memenuhi di Juli 2017," ujarnya.

Menkeu mengapresiasi dukungan dari Ketua Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ketua Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA), perwakilan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) dan perwakilan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut. (nr/rsa)