Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

PMK Nomor 55/PMK.05/2014, Teladan Penghematan Anggaran

Jakarta, 01/04/2014 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 terkait perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Melalui peraturan tersebut, Menkeu menetapkan bahwa para menteri yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dilarang menggunakan first class (kelas satu).


Menkeu menilai hal ini merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya proses penghematan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Menkeu, hal tersebut sekaligus memberikan teladan bagi semua pihak. "Anggaran dihemat harus mulai yang di atas dong. Itu yang paling penting. Ini kan menunjukkan ada konsistensi," jelas Menkeu di Jakarta, Jumat (28/3) lalu.


Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) K.A. Badaruddin beberapa waktu lalu juga menjelaskan bahwa fasilitas kelas satu hanya diberikan kepada ketua dan wakil lembaga tinggi di luar pemerintahan. “Yang dapat first class cuma ketua lembaga dan wakilnya, seperti DPR dan lembaga tinggi lainnya. Tadinya, menteri first class, tapi untuk penghematan, menteri disesuaikan jadi business class," jelas Sesjen Kemenkeu pada Rabu (26/3).


Ia menambahkan, saat ini Kementerian Keuangan sedang melakukan penghitungan terhadap besarnya anggaran yang dapat dihemat. "Penghematannya pasti banyak, terutama kalau ke luar negeri yang jauh, itu kan biaya untuk maskapai penerbangan yang first class-nya besar," katanya.


Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, penghematan pada APBN harus dimulai dari pos biaya operasional. Hal tersebut dilakukan sebelum membahas penghematan pada pos anggaran lainnya, termasuk belanja subsidi. "Untuk APBN-P untuk mencegah, kita itu nggak hanya belanja subsidi yang jadi perhatian, belanja operasional pemerintah pun menjadi perhatian. Jadi harus ada upaya penghematan di sisi operasional," jelasnya.(nic)