Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pokja Pemantauan Deregulasi Kebijakan Tunjukkan Perkembangan Positif

Jakarta, 15/06/2016 Kemenkeu - Pemerintah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi. Dalam rapat koordinasi perkembangan pelaksanaan efektivitas pelaksanaan kebijakan deregulasi ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa Pokja ini mendapatkan respon yang baik.

Dari informasi yang dilansir melalui laman Kemenko Bidang Perekonomian, walau masih belum terlihat dalam jangka pendek, Pokja menunjukkan perkembangan bagi penuntasan beberapa regulasi yang belum selesai, evaluasi, publikasi, maupun penyelesaian kasus. Dari beberapa regulasi terkait Paket Kebijakan Ekonomi yang sebelumnya belum tuntas, 3 diantaranya telah selesai. Tiga peraturan itu adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 11/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Menteri Pertanian No 29/2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkembunan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 20/2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif.

Dalam rapat ini, fokus pemerintah membahas perkembangan penyelesaian regulasi, kasus operasional, dan usulan deregulasi lanjutan. Selain itu dibahas pula usulan format evaluasi, agenda kampanye dan diseminasi kebijakan deregulasi ekonomi.

Sebagai informasi, hadir pula dalam rapat ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki. (as)