Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Prefunding APBN 2016 Sebesar Rp63,485 Triliun

Jakarta, 04/01/2016 Kemenkeu - Dalam Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah diperbolehkan melakukan pembiayaan awal (prefunding), sebelum tahun anggaran tersebut mulai. Dengan usaha prefunding tersebut, pemerintah berhasil mengamankan pembiayaan untuk bulan Januari sebesar nilai total Rp63,485 triliun.

“Pembiayaan awal diperkenankan. Dan kami telah berhasil mengeksekusi di Bulan Januari, 2 Surat Utang Negara (SUN) valas,” jelas Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan saat diskusi bersama wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (04/01).

Dua SUN valas tersebut adalah seri RI0126, yang jatuh tempo pada 2026 (tenor 10 tahun) dengan nominal USD2,25 miliar, atau Rp31,169 triliun. “Kedua, RI0146 yang jatuh tempo Januari 2046 atau tenor 30 tahun. Nilai nominalnya USD1,25 milar atau Rp17,316 triliun,” tambahnya. Kedua SUN ini memiliki nilai total Rp48,485 triliun.

Selain dua SUN valas, DJPPR juga telah melakukan prefunding dengan cara private placement yaitu seri PBS009 (tradable) sebesar Rp1 triliun, yang jatuh tempo pada Januari 2018. “Kemudian ada lagi 2, yaitu FR0070 (tradable) sebesar Rp7 triliun yang jatuh tempo pada Maret 2024, dan FR0046 (tradable) yang jatuh tempo pada Juli 2023, sebesar Rp7 triliun. Jadi ada dua kali Rp7 triliun pada akhir Desember,” jelas Robert.

Dengan usaha prefunding ini, pemerintah berharap kebutuhan pembiayaan untuk belanja negara di awal tahun anggaran dapat berkecukupan. “Kita tidak ada kekhawatiran ada kesulitan dalam keuangan pemerintah untuk melakukan kebutuhan pembiayaan belanja negara, misalnya untuk melakukan akselerasi-akselerasi,” ungkapnya.(as)