Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Presiden Akan Kawal Pelayanan Instansi Terkait PNBP

Jakarta, 09/01/2016 Kemenkeu - Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP nomor 60 tahun 2016 terkait penyesuaian beberapa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polri, antara lain biaya administrasi STNK dan BPKB. Presiden memastikan bahwa penyesuaian biaya administrasi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat. Presiden menjanjikan untuk mengawal langsung perbaikan pelayanan dimaksud.


“Kenaikan itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, yang lebih baik. Karena memang sejak 2010 di Polri belum pernah melakukan penyesuaian tarif. Saya kira setiap kenaikan itu akan saya ikuti untuk memastikan bahwa pelayanannya juga lebih baik dan lebih cepat," tegas Presiden, Minggu (08/01).


Presiden juga menepis anggapan bahwa ada kesimpangsiuran informasi yang diberikan kepadanya, terutama terkait PNBP. Menurutnya, ia memberikan penegasan kepada para jajarannya agar setiap penyesuaian biaya maupun tarif penerimaan negara harus dihitung dengan cermat. Tujuannya agar beban penyesuaian tersebut tidak terlalu menghimpit masyarakat.


"Tidak ada (kesimpangsiuran). Kan sudah saya teken. Hanya pada saat rapat paripurna saya sampaikan, hati-hati untuk hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Hati-hati untuk hal-hal yang bisa memberikan pembebanan yang lebih banyak kepada masyarakat. Hanya itu saja," jelas Presiden. (as/rsa)