Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Presiden Buka Open Government Partnership 2014

Jakarta, 08/05/2014 MoF (Fiscal) News - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menggelar acara Open Government Partnership dengan tema "Unlocking Innovative Openness: Impetus to Greater Citizen Engagement" yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6-7 Mei 2014.

Sebagai salah satu dari delapan negara pendiri OGP, tahun ini, Indonesia mendapat kehormatan sebagai lead chair. Dalam sambutannya yang sekaligus membuka konferensi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan empat kunci untuk menyukseskan OGP, yaitu pertama, membangun kepercayaan (antara pemerintah dan publik); kedua, melakukan outreach melalui pewujudan akses yang lebih luas bagi masyarakat atas informasi dan layanan publik.

Poin ketiga yaitu memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan guna memastikan bahwa prasarana dan kapasitas aktornya mampu menjalankannya. Terakhir, membangun budaya tempat partisipasi dan keterlibatan seluruh pihak.

Inti dari konferensi ini adalah keterbukaan membantu pemerintah untuk semakin memberikan pelayanan publik yang lebih baik, transparansi membangun kepercayaan antara pemerintah dan publik, dan kemitraan yang baik antara pemerintah dan publik akan meningkatkan efisiensi pemerintah. Namun demikian, yang terpenting adalah keterbukaan informasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Konferensi ini sekaligus menjadi wadah pertukaran informasi, ide, pengalaman, pembelajaran, serta rencana aksi mengenai pemerintahan yang baik dan terbuka antar negara-negara anggota. Peserta konferensi terdiri atas sekitar 600an delegasi yang merupakan perwakilan dari pemerintah (pusat dan daerah), anggota parlemen, pejabat penegak hukum, civil society organizations, kaum muda, pihak swasta, media, institusi multilateral dari 40 negara.  

Sebagai informasi, OGP adalah sebuah platform internasional yang dibangun pada tahun 2011 dan bertujuan untuk membuat pemerintah lebih terbuka, akuntabel, dan responsif kepada publik. Sejak itu, OGP mengalami peningkatan jumlah negara anggota dari delapan menjadi 64. Dalam implementasinya, pemerintah dan publik bekerja sama untuk membangun dan melaksanakan reformasi pemerintahan.(ya)