Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Presiden: Fiskal dan APBN yang Sehat Ciptakan Ketahanan Ekonomi Nasional

Jakarta, 30/04/2013 MoF (Fiscal) News – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka sekaligus memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4). Dalam pidato sambutannya, Presiden menjelaskan tiga agenda nasional yang perlu dikerjakan seluruh elemen bangsa.

"Tiga pekerjaan besar yang perlu dilakukan oleh kita semua, tentu pemerintah bersama dengan seluruh rakyat indonesia," katanya. Tiga agenda nasional tersebut yaitu pertama menjaga stabilitas sosial politik di tahun Pemilu. "Yang kedua adalah menjaga pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional," ucapnya. Sedangkan agenda nasional yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prioritas penggulangan kemiskinan.

Menurut Presiden, ketiga agenda tersebut merupakan sebuah mata rantai yang tak terputus dan saling terkait erat. "Ketiga agenda nasional ini saling terkait satu sama lain, antara politik, ekonomi dan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Terkait pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional, Presiden menggarisbawahi tentang pentingnya menjaga ketahanan ekonomi nasional agar kondisi negera tidak kolaps, di saat krisis global yang masih berlanjut. Presiden mengatakan, kondisi fiskal dan APBN yang terjaga dan tetap sehat merupakan salah satu penopang terwujudnya ketahanan ekonomi nasional. "Kalau bicara ekonomi bukannya hanya pertumbuhan (growth) tetapi juga harus memperhatikan ketahanannya. Kalau kita mau memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi, maka makro ekonomi kita harus kuat, sektor riil harus bergerak, keadaan fiskal dan APBN kita juga harus sehat," ungkap Presiden. 

Musrenbangnas tahun 2013 yang mengusung tema “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” ini dilangsungkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014. Oleh karenanya, Musrenbangnas dihadiri oleh unsur pimpinan lembaga negara, legislatif (DPR dan DPD), para menteri, gubernur, walikota, bupati, dan Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia. (ak)