Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
ilustrasi

Presiden Jokowi Inginkan Dana Desa Dorong Percepatan Ekonomi

Jakarta, 19/10/2017 Kemenkeu - Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menginginkan Dana Desa dikelola lebih efektif, sehingga bisa mendorong perekonomian di pedesaan serta mengurangi kemiskinan. Sekarang Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan.

"Kita ingin perekonomian di desa bisa bergerak, tidak kalah cepatnya dengan pergerakan perekonomian yang ada di kota," kata Jokowi saat Rapat Terbatas (Ratas) Dana Desa, di Istana Bogor, Rabu (18/10).

Program Dana Desa telah dimulai sejak 2015 dengan anggaran Rp20,76 triliun dan anggaran tersebut meningkat terus. Pada 2016 tercatat anggaran ana desa sebesar Rp46,98 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp60 triliun di tahun ini.

"Ini adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar, dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan," tegas Jokowi.

Jokowi meminta kepada seluruh pejabat Kabinet Kerja untuk bisa memastikan anggaran Dana Desa digunakan untuk hal-hal produktif, kegiatan yang bisa membuka lapangan pekerjaan, dan penggunaan dana tersebut melibatkan masyarakat desa yang menerima.

"Saya minta penggunaan Dana Desa ini betul-betul ada pendampingan, didampingi dengan baik. Terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan, dikawal dan juga manajemen lapangannya diawasi semuanya," tutup Jokowi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyadari, anggaran Dana Desa yang sudah dimulai sejak tiga tahun yang lalu belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

"Kalau dilihat dari 3 tahun ini fokus kemampuan mengurangi jumlah penduduk miskin dan daerah tertinggal itu belum maksimal. Jadi, walaupun anggaran desa meningkat tapi mengurangi jumlah masyarakat miskin dan jumlah desa tertinggal belum optimal. Jadi, masih perlu diperbaiki," kata Sri Mulyani selesai mengikuti rapat.

Maka dari itu, menurutnya perlu ada perbaikan sistem pengalokasian Dana Desa sehingga menjadi lebih efektif.

"2018 memang kita menggunakan jumlah yang sama namun Presiden menginstruksikan bahwa sistemnya diperbaiki, akuntabilitas disederhanakan namun diefektifkan, sehingga kita semakin yakin Dana Desa yang meningkat ini bisa mengurangi kemiskinan," ungkapnya.

Mengenai pengawasannya, Mantan Direktur Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat sistem akuntansi pedesaan bersama Kementerian Dalam Negeri, sehingga bisa langsung melakukan audit atas penggunaan Dana Desa.

"Kita akan lakukan agar di satu sisi tidak complicated, namun hasil untuk monitor penggunaan Dana Desa itu sesuai tujuan," tutupnya. (mj/nr)