Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Presiden Jokowi Memberi Arahan Pagu Indikatif 2018

Jakarta, 06/04/2017 Kemenkeu - Presiden Joko Widodo pada Selasa (04/04) mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Kerja dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajarannya membahas pagu indikatif RAPBN 2018. Terdapat enam dari sembilan arahan yang terkait dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dikutip dari dari rilis resmi Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, arahan Presiden yang pertama ialah menyangkut program infrastruktur prioritas nasional. Pada tahun 2018 mendatang, ia mentargetkan seluruh program prioritas nasional harus dapat diselesaikan sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

"Seluruh program infrastruktur nasional harus dapat diselesaikan di 2018 sehingga kita memiliki fondasi yang kuat, bukan saja untuk meningkatkan daya saing, tapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi," ujar Presiden.

Arahannya yang kedua ialah mengenai alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk membentuk dana abadi pendidikan Sovereign Wealth Fund untuk pendidikan. 

"Jangan semuanya dihabiskan tapi tidak tepat guna. Sekarang disisihkan sehingga kita akan memiliki dana pendidikan yang besar di situ. Ini investasi jangka panjang untuk anak cucu kita," kata Presiden.

Dana abadi pendidikan ini bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang. Menkeu sendiri memperkirakan bila dimulai dari sekarang, pada tahun 2030 mendatang Indonesia akan memiliki dana abadi pendidikan sekitar Rp400 triliun. 

Arahannya yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menetapkan nilai maksimal bagi belanja barang. Ia menjadikan realisasi belanja tahun anggaran 2016 sebagai nilai maksimum bagi pembelanjaan barang kementerian dan juga lembaga.

"Kalau tidak dipastikan seperti ini pasti akan lari ke mana-mana. Kurangi belanja yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan tujuan dan prioritas nasional," ujarnya.

Selanjutnya, sebagai arahan keempat, ia menegaskan bahwa subsidi pemerintah hanyalah ditujukan bagi 40 persen lapisan masyarakat ekonomi terbawah.

"Jangan luput lagi entah yang namanya subsidi BBM, subsidi gas elpiji, subsidi pupuk, subsidi benih, dan yang lainnya. Apalagi justru dinikmati oleh lapisan yang menengah ke atas. Subsidi untuk yang 40 persen lapisan masyarakat ekonomi ke bawah," ucap Presiden.

Kemudian, arahan keempat, Presiden meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintah akan mulai untuk menggunakan formula dinamis sesuai dengan jumlah pendapatan.

"Jadi tidak bisa pemerintah daerah dapat misalnya 1.000 miliar kemudian dipastikan pasti 1.000 miliar lagi tahun ini, tidak. Kalau pendapatan kita turun, ya dia juga harus mengikuti itu," Presiden menjelaskan.

Dalam poin arahannya yang kelima, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dimintanya digunakan untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah. Hal tersebut dilakukan dengan cara sinkronisasi program antardaerah dan antarsumber pendanaan.

Presiden memastikan akan terus memantau pemanfaatan dana desa yang telah dikucurkan serta memastikan bahwa alokasi anggaran bagi dana desa akan meningkat. "Dana desa akan semakin besar. Pantau terus efektivitas pelaksanaannya, terutama prioritaskan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur dan penciptaan lapangan pekerjaan di desa," ucapnya. (nr/rsa)