Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Presiden Luncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Jakarta, 21/04/2017 Kemenkeu -  Presiden Joko Widodo meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dan Reforma Agraria di Boyolali, Jumat (21/4). Kebijakan ini didasari oleh pentingnya pemerintah memberi keadilan kepada rakyat terkait apa yang mereka butuhkan (equity) untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekadar equality atau kesamaan perlakuan semata.

Dari informasi yang dikutip melalui laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah akan fokus pada 4 program Quick Wins yang memiliki dampak paling besar untuk mengurangi ketimpangan di masyakarat. Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi; pendidikan dan pelatihan vokasi; perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan; serta ritel modern dan pasar tradisional. 

Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus dapat menyentuh dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. "Hari ini saya umumkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan, dan SDM," katanya. Tiga pilar tersebut dimaksudkan agar kebijakan pemerintah dapat diharmonisasikan menjadi satu desain kebijakan yang koheren dan efektif, dalam mengurangi ketimpangan yang berbasis pemerataan ekonomi.(as/ds)