Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Presiden Luncurkan Program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat

Jakarta, 11/04/2016 Kemenkeu - Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Jawa Tengah pada Senin (11/4). Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak dan nelayan.

Tujuan utama peluncuran program ini yaitu untuk mendorong agar petani, peternak dan nelayan dapat memiliki sertifikat tanah; memberikan akses dan kemudahan bagi petani, peternak dan nelayan atas produk/jasa lembaga keuangan; mendayagunakan pelayanan digital untuk mendorong pemasaran produk-produk pertanian/perikanan; serta mencari cara agar produk petani, peternak dan nelayan dapat dijual di lokasi yang mudah diakses oleh konsumen.




  Sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Tim Komunikasi Presiden dan Tim PIKP Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada intinya, sinergi ini ditekankan pada beberapa program utama yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait. Pertama, peningkatan nilai aset dengan pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bagi para petani melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta bank BUMN.

Kedua, sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan. Sinergi ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan. Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta perbankan.

Program tersebut akan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang berada di daerah, karena tidak perlu mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank di kota. Pelaku usaha cukup mencairkan melalui penyalur yang disebut sebagai agen laku pandai selaku perpanjangan tangan perbankan di daerah-daerah.

Ketiga, sinergi dalam bidang produksi yang meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Keempat, pengenalan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi, sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen. Sinergi pemasaran ini melibatkan Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Kelima, peningkatan logistik, seperti gudang, pasar dan kurir serta sarana transportasi desa. Seperti diketahui, pada siklus distribusi, petani memerlukan gudang sebagai tempat penampungan produk, pasar, dan kurir.  Lebih dari itu semua, transportasi desa menjadi jantung yang akan menggerakan perekonomian masyarakat desa.(nv)