Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan Presiden dan Wakil presiden, seluruh Menteri Kabinet Kerja dan para Pimpinan Daerah.

Presiden Serahkan DIPA dan TKDD 2019

Jakarta, 11/12/2018 Kemenkeu - Dalam pidato laporannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (11/12),  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan Presiden dan Wakil presiden, seluruh Menteri Kabinet Kerja dan para Pimpinan Daerah.

"Kami ingin menyampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak Presiden untuk menghadiri dan akan memberikan pengarahan di dalam acara penyerahan DIPA Kementerian Lembaga Tahun Angaran 2019. Kita sebentar lagi akan menutup tahun anggaran 2018 dan tahun 2018 bukan merupakan tahun yang mudah karena adanya gejolak global secara dinamis," jelas Menkeu.

APBN tahun 2019 mengambil tema 'APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia.' Pada tahun 2019, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Posisi APBN 2018 yang baik merupakan bekal yang cukup positif bagi kita memasuki APBN 2019. Dalam pembahasan dengn DPR asumsi makro dihadapkan pada  situasi yang sangat dinamis. Artinya tahun 2019 kita akan terus dihadapkan pada kondisi yang terus dinamis," ungkap Menkeu.

Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun, sementara belanja negara dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Volume belanja negara tersebut terdiri dari:

  1. Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan melalui K/L sebesar Rp855,4 triliun dan Non K/L sebesar Rp778,9 triliun. Keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program-program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di tahun 2019 juga terus dilakukan penguatan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diantaranya melalui percepatan penyelesaian kurang bayar DBH, pengalokasian DAU bersifat final untuk  meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD, pengalokasian Dana BOS berbasis kinerja, dan melanjutkan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output.

"Berkenaan kenaikan belanja ini kita akan memprioritaskan sesuai prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan merupakan arahan serta pelaksanaan dari Nawa Cita. Tahun 2019 fokusnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi dan penguatan birokrasi yang efisien dan efektif serta untuk penanggulangan dan mitigasi bencana," ujar Menkeu.

Diserahkannya DIPA dan Alokasi TKDD tahun 2019, diharapkan para Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta Gubernur dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya untuk dapat menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2019 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Hal itu dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program-program pembangunan di pusat dan daerah. (ip/ind/rsa)