Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Presiden Tetapkan Keppres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2014



Jakarta, 02/12/2013 MoF (Fiscal) News - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 pada 27 November 2013.

Penandatangan tersebut merupakan pelaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.  Demikian seperti dikutip pada laman Sekretariat Kabinet, Minggu (1/12). Dalam Keppres tersebut dijelaskan, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 telah dirinci menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, kode kewenangan, fungi, subfungsi, program, kegiatan, keluaran (output), jenis belanja, sumber dana, dan prakiraan maju.

Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu pertama, terkait dengan pergeseran anggaran belanja, yaitu dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau tidak dapat ditunda; antar jenis belanja dan/atau antar jenis kegiatan dalam satu program dan/atau antar program dalam satu Kementerian Negara/Lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap; antar jenis belanja dalam satu kegiatan; dan/atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).

Kedua, terkait perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketiga, terkait perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan hibah dalam negeri. Terakhir, terkait perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri.

Menurut Keppres ini, perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota sepanjang untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama atau dalam 1 (satu) provinsi untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka dekonsentrasi. Selain itu, Keppres tersebut juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014.(ak)