Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Presiden Tetapkan Perpres Pendanaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional

Jakarta, 21/12/2016 Kemenkeu - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Perpres ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai Perpres ini, percepatan pengadaan tanah dilakukan melalui penyediaan pendanaan oleh Pemerintah.

Pendanaan tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, pembayaran ganti kerugian secara langsung kepada pihak yang berhak oleh menteri. Kedua, penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu. Pendanaan ini sendiri ditujukan untuk pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pelaksanaan Pendanaan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, yang secara fungsional dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara, dengan menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Menurut pasal 23 Perpres ini, Pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap risiko yang mungkin timbul akibat keterlambatan penganggaran untuk pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh K/L selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Badan Usaha. Hal ini dilakukan melalui penunjukan badan usaha penjaminan infrastruktur untuk melaksanakan penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(nv)