Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dalam acara Peresmian Integrasi Data Perpajakan di Aula Mezanine, Gedung Juanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta (21/02)

PT Pertamina, BUMN Yang Pertama Kali Melakukan Integrasi Data Dengan DJP

Jakarta, 21/02/2018 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kerjasama integrasi data perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT Pertamina (Persero) yang dalam hal ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Keuangan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Adanya suatu kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dengan Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka integrasi data perpajakan, pasti sangat membantu bagi kedua belah pihak”, ungkap Menteri Keuangan dalam sambutannya pada acara Peresmian Integrasi Data Perpajakan di Aula Mezanine, Gedung Juanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (21/02).

Dengan kerjasama ini, Menkeu berharap data real time akan langsung bisa di share antara PT. Pertamina (pemilik data) dengan DJP, sehingga kemungkinan terjadinya dispute dan pembahasan kurang atau lebih bayar menjadi semakin kecil, serta diharapkan kredibilitas dan kepastian pembayaran bisa lebih akurat.

Menkeu menambahkan dalam tahun 2017 BUMN adalah penyumbang pajak lebih dari Rp166 triliun atau 15,6% dari total penerimaan pajak dan PT Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang pertama melakukan kerjasama integrasi data perpajakan. Menkeu berharap dengan kerja sama yang pertama ini, DJP dapat merespon untuk berkerjasama dengan 30 BUMN lainnya pada tahun ini.

Lebih lanjut Menkeu menginginkan pencapaian kerjasama dengan BUMN besar seperti Pertamina, PLN, Telkom, dapat memunculkan kepercayaan, menjadi contoh untuk segera diikuti oleh berbagai perusahaan besar. “Yang saya ingin capai dari kerjasama ini adalah munculnya trust dan respect terhadap fungsi ini, sehingga ekonomi Indonesia bisa mulai membangun reputasi sebagai ekonomi yang memiliki transaction cost rendah yang berarti ekonomi yang efisien dan produktif,” jelas Menkeu.

Dalam acara ini juga hadir Menteri BUMN Rini Soemarno yang menargetkan tahun ini akan ada 30 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergabung dalam program Intergrasi Data dengan DJP dan berharap dapat diikuti perusahaan swasta yang lain. (ags/ind/rsa)