Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

PTSP dan Paket Kebijakan Ekonomi Untuk Menjaring Investasi

Jakarta, 21/10/2015 Kemenkeu - Dalam masa satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan peningkatan pada pelayanan publik, khususnya di sektor investasi. Perbaikan pelayanan ini diimplementasikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana dengan system ini dapat memangkas waktu pengurusan beberapa perizinan, sehingga lebih efisien dan efektif.


Dari data yang dilansir melalui keterangan resmi Bakohumas Kementerian Komunikasi dan Informatika, di sektor Pertanian misalnya, sebelumnya ada 20 perizinan yang membutuhkan 751 hari pengurusan. Kini, hany ada 12 izin dengan waktu hanya 182 hari pengurusan. Selain itu, di sektor perindustrian, dari 19 izin yang membutuhkan 672 hari dipangkas menjadi 11 perizinan selama 152 hari. Sementara itu, di sektor pariwisata, yang sebelumnya ada 17 izin dengan 661 hari, dipangkas menjadi 11 izin dengan 188 hari pengurusan. Pada sektor kelistrikan, dari yang sebelumnya ada 49 izin dengan waktu 923 hari, dipangkas menjadi 25 izin dengan waktu 256 hari pengurusan.


Di sisi lain, upaya penguatan fondasi perekonomian nasional juga dilakukan melalui penerbitan paket-paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan pertama disasar untuk mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah disamping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan.


Kemudian, paket kebijakan ekonomi kedua dianggap lebih aplikatif dan menyentuh langsung ke masyarakat, misalnya keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Pada paket kebijakan ekonomi ketiga, pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peringanan tarif listrik industri, serta perluasan Kredit Usaha Rayat (KUR).


Sementara dalam Paket Kebijakan Ekonomi keempat, ada tiga hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini ditujukan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar dunia usaha dan investor diberikan kemudahan.


Sebagai informasi, investasi mengalami kenaikan disbanding semester I-2014 yaitu sebesar  16,56% atau 22,8 triliun, menjadi Rp259,7 triliun pada semester I- 2015. Realisasi investasi di luar pulau Jawa pun naik 25% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut mengenai capaian #1TahunKabinetKerja dapat dilihat pada halaman berikut. (as)