Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Rapat Pertama 2018 Pemerintah dan Komisi XI DPR-RI Sepakati 5 Hal

Jakarta, 24/01/2018 Kemenkeu - Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR-RI di Gedung Nusantara I, Komplek MPR-DPR, Jakarta pada Selasa (23/01). Raker dimaksud merupakan rapat yang pertama di tahun 2018 dan dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi di DPR sehingga memenuhi syarat pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib.

“Catatan yang kami terima dari Sekretariat, rapat ditandatangani absensi sebanyak 17 anggota dari 8 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib Ijinkan kami membuka rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan rapat kerja dinyatakan terbuka untuk umum. Ini rapat kerja yang pertama Bu dalam tahun 2018,” kata Melchias Marcus Mekeng Ketua Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Hasil dari raker tersebut, Pemerintah bersama Komisi XI DPR-RI menyepakati lima hal.

“Yang pertama, Komisi XI DPR-RI dengan Pemerintah menyepakati untuk segera menyelesaikan materi-materi penting dalam RUU tentang PNBP dan mentargetkan penyelesaian RUU PNBP pada masa sidang tiga tahun sidang 2017-2018. Yang kedua, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengevaluasi efektifitas skema pembiayan dan kinerja lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga, Komisi XI DPR-RI meminta Menteri Keuangan agar memperhatikan sebaran penyaluran pembiayaan UMI sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah serta masyarakat ekonomi lemah baik di perkotaaan maupun di pedesaan. Yang keempat, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam penggunaan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, BPD-PKS (Pabrik Kelapa Sawit) tidak hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar tetapi lebih mengutamakan kepada petani sawit atau kelompok petani sawit. Yang kelima, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan jawaban rinci secara tertulis dari seluruh pertanyaan anggota Komisi XI DPR-RI paling lambat hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018,” kata Ketua Komisi XI DPR-RI membacakan kesimpulan hasil rapat kerja tersebut.

Sementara itu, dalam closing remark-nya, Menkeu menyampaikan apresiasinya terhadap pandangan dari Komisi XI DPR-RI dan komitmen anggota Dewan untuk menyelesaikan RUU PNBP pada tahun 2018. “Masukan hari ini dan berbagai pandangan akan sangat berguna untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan implementasi dari prpgram-program pemerintah. Termasuk kami menyambut gembira komitmen untuk menyelesaikan RUU PNBP,” pungkas Menkeu. (btr/ind/rsa)