Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia Lebih Rendah dari Negara Tetangga

Jakarta, 13/01/2016 Kemenkeu – Outstanding utang pemerintah pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp3.089,0 triliun, atau setara 223,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2015 sebesar 27 persen, jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60 persen.

“Kalau kita lihat debt to GDP ratio (rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) di 2015 kita 27 persen,” kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di sela konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) lalu.

Menkeu mengungkapkan, rasio utang terhadap PDB Indonesia ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperi Filipina dan Australia yang masing-masing sebesar 36 persen, Malaysia 56 persen, maupun Thailand yang sebesar 44 persen. Bahkan, masih sangat jauh di bawah AS dan Jepang yang rasio utang terhadap PDB-nya lebih dari 100 persen.

Ia menambahkan, besarnya rasio utang terhadap PDB tidak dapat dijadikan sebagai indikator bahwa suatu negara akan mengalami kebangkrutan. "Jadi utang Jepang itu dua setengah kali GDP-nya, 246 persen, tapi Jepang negara maju, siapa bilang Jepang negara mau bangkrut? Nggak ada. Jepang itu negara maju, negara dengan GDP terbesar ketiga di dunia," urainya.

Lebih lanjut ia memaparkan, utang pemerintah diperlukan untuk mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, karena digunakan untuk membiayai belanja pemerintah yang sifatnya produktif, yaitu belanja modal. Menkeu mencontohkan, pada tahun 2015, misalnya, ketidakpastian global serta tren penurunan harga komoditas telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah pun diperlukan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.

“Ketika (kontribusi sektor) komoditas absen dari pertumbuhan ekonomi, maka yang harus maju adalah pemerintah, yang harus masuk adalah pemerintah. Dan pemerintah masuknya melalui belanja. Yang paling penting adalah belanjanya pada belanja modal, bukan belanja barang atau semata-mata belanja gaji,” urainya.

Ia menambahkan, selama digunakan untuk belanja produktif, utang akan memberikan hasil yang positif. Tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagi kesejateraan masyarakat. “Utang itu selama dipakai untuk kegiatan produktif, hasilnya pasti akan positif. Karena utang itu kemudian dipakai untuk belanja modal kita, untuk memberikan subsidi yang tepat sasaran, sehingga akhirnya tidak hanya pertumbuhan bisa dijaga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat akan membaik,” katanya.(nv)