Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Realisasi Sementara Defisit APBN-P 2015 Turun Jadi 2,56 Persen dari PDB

Jakarta, 29/01/2016 Kemenkeu - Berdasarkan data terkini, realisasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 per 22 Januari 2016 adalah sebesar Rp292,1 triliun atau 2,56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Realisasi ini tercatat lebih rendah jika dibandingkan realisasi defisit per 31 Desember 2015 yang mencapai 2,8 persen dari PDB.

Dalam konferensi pers terkait realisasi sementara APBN-P 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta pada Rabu (27/1), Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan, penurunan persentase defisit anggaran terhadap PDB tersebut terjadi karena karena adanya peningkatan pendapatan negara dan penurunan belanja pemerintah pusat, di samping adanya penyesuaian PDB nominal.

Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, peningkatan pada pendapatan negara tersebut  disebabkan oleh pertama, adanya tambahan pajak atas revaluasi aset sebesar Rp3 triliun yang belum tercatat pada 31 Desember 2015. Kedua, adanya tambahan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp2 triliun. “Kemudian ada pengesahan penerimaan hibah, besarnya Rp7 triliun serta ada pengesahan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) lainnya dan dari BLU (Badan Layanan Umum),” tambahnya.

Di sisi lain, lanjutnya, meskipun belanja kementerian/lembaga (K/L) mengalami peningkatan Rp400 miliar karena adanya belanja yang bersifat pencatatan, tetapi belanja non-K/L mengalami penurunan cukup signifikan.

Penurunan pada belanja non-K/L tersebut antara lain terjadi pada realisasi belanja pegawai yang tercatat lebih rendah Rp6,6 triliun. “(Hal ini) terutama berasal dari pembayaran pensiun dan kontribusi pemerintah yang diselesaikan dengan cara bridging,” jelasnya.

Kedua, realisasi subsidi nonenergi tercatat lebih rendah Rp1,8 triliun, yang antara lain berasal dari realisasi subsidi pupuk yang lebih rendah dari seharusnya. Ketiga, realisasi belanja hibah yang lebih rendah Rp1,3 triliun. “Serta ada belanja lain-lain yang tidak terealisir sebesar Rp4,1 triliun,” tambahnya.(nv)