Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Reformasi Pajak dan Bea Cukai Langkah Pengamanan Penerimaan Negara

Jakarta, 03/04/2017 Kemenkeu - Dengan telah berakhirnya program Amnesti Pajak pada 31 Maret 2017 yang merupakan bagian pertama dari reformasi perpajakan, Tim Reformasi Perpajakan dan Kepabeanan dan Cukai pada Senin  (03/04) melakukan pertemuan kedua untuk membahas perkembangan pencapaian tim serta rencana kerja ke depan. Pada rapat tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa akan menggunakan momen ini untuk membangun kepercayaan Wajib Pajak (WP) serta pelaku usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).


"Kita mencari titik keseimbangan antara memperbaiki pelayanan, kepastian dan melakukan enforcement di dalam pelaksanaan perundang-undangan. Kita ingin memulai apa yang disebut budaya kepatuhan", ungkap Menkeu pada konferensi pers yang diselenggarakan di Aula Mezzanine Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Dalam jangka pendek, reformasi perpajakan ditujukan untuk mengamankan penerimaan tahun 2017. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga, serta memberi kesempatan wajib pajak untuk memperoleh keadilan perpajakan.


Selain itu, DJP dan DJBC akan melakukan peningkatan sinergi melalui joint analysis dan business process, joint operation, joint collection, joint investigation serta pembentukan single identity atau business profile dengan menyatukan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 6 Maret 2017. Penyatuan ini diharapkan mempermudah akses ke sistem kepabeanan dengan menggunakan NPWP serta memberi infromasi rekam jejak tentang baik atau buruknya kepatuhan pengguna dari sisi perpajakan.


"Kita akan terus memperbaiki koordinasi antara DJP dan DJBC. Ini salah satu quick wins yang sangat kita ukur", tutup Menkeu. (ma / nr)