Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Rekonsiliasi Tiga Pihak

 

Jakarta, 20/04/2011 MoF (Fiscal) News - Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto secara resmi membuka kegiatan Rekonsiliasi Tiga Pihak di Jakarta, Selasa (19/4).  Rekonsiliasi tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2010. Tiga pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi kali ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian/ Lembaga, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 

Sebelumnya, pemerintah telah menyusun dan menyampaikan LKPP tahun 2010 (unaudited) kepada BPK pada 30 Maret 2011 untuk diaudit. Selanjutnya, LKPP tersebut akan dikoreksi pemerintah, baik karena data baru maupun karena temuan pemeriksaan BPK, serta kekeliruan yang mungkin ditemukan kemudian.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi masukan penting bagi perbaikan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” tambahnya.

Disaat yang sama, Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki menyampaikan bahwa secara profesional BPK memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Opini tersebut diambil dengan mendasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern.

Rekonsiliasi kali ini diikuti 70 Kementerian/Lembaga dari 76 Kementerian/Lembaga, ditambah 7 Unit Akuntansi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan, 6 Kementerian/Lembaga lainnya telah lebih dulu menyelenggarakan rekonsiliasi, karena adanya program percepatan penyelesaian LKKL. (nvr)