Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Revisi PMK untuk Lanjutkan Reformasi Kebijakan TKDD

Jakarta, 13/04/2017 Kemenkeu - Pada 4 April 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarso Teguh Widodo, PMK ini merupakan revisi dari PMK nomor 187 /PMK.07/2016.


“PMK ini perlu diterbitkan karena saat ini kita sedang transformasi kebijakan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, sebagai kelanjutan reformasi transfer ke daerah dan dana desa,” jelasnya saat Press Briefing tentang PMK 50 di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (13/04).


Alokasi TKDD dalam APBN semakin meningkat, di mana peran TKDD masih besar sebagai sumber pendapatan APBD. Pada 2016, realisasi TKDD mencapai Rp710,9 triliun dan meningkat menjadi Rp764,9 triliun di tahun 2017. Oleh karena itu, PMK 50 ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD dalam mengatasi kesenjangan antardaerah dengan tetap menjaga kredibilitas APBN. Selain itu, untuk memperbaiki mekanisme penyaluran dana transfer dan dana desa berdasarkan kinerja penyerapan dana dan ketercapaian output untuk efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. PMK ini juga bertujuan meningkatkan kualitas belanja infrastruktur di daerah melalui optimalisasi penggunaan dana transfer dan dana desa, serta melaksanakan komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas. (as/as)